ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Aleksander Kota, Adelina Suryati

Abstract


Realisasi pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun 2016 telah mencapai target yang ditentukan, kecuali Tahun 2015, 2017, 2018, 2019 realisasi pendapatan tidak mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

            Data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data yang di analisis secara kuantitatif. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2015 – 2019 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD.


Keywords


Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan

Full Text:

PDF

References


Abdul Halim, (2007), Akuntansi Keuangan Daerah – Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.

Abdul Halim, (2007), Manajemen Keuangan Daerah–Akuntansi dan PengendalianPengelolaan Keuangan Daerah.Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Ihyaul Ulum, (2009), Audit Sektor Publik, Jakarta. PT Bumi Aksara.

Mahmudi, (2009), Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mahmudi, (2019), Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.

Mohamad Mahsun dkk. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama.Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM.

Pemerintah Daerah Provinsi NTT. Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015-2019.

Pemerintah Daerah Provinsi NTT. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P), Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

Sugiyono, (2007), Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabeta.

STIE Oemathonis Kupang, (2012), Peraturan Akademik STIE Oemathonis Kupang.

Undang – Undang Otonomi Daerah Tahun 2008.

Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.




DOI: https://doi.org/10.46975/aliansi.v18i2.536

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Aleksander Kota, Adelina Suryati

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN : 2541-545X

Published by:

Universitas Mitra Bangsa

Jl. Tanjung Barat No. 11 Jakarta Selatan

Telp: (021) 7817823  Fax: (021) 7815144

Website: https://umiba.ac.id/